Selasa, 02 Januari 2018

Buruh NGO dan Pesona LGBT


Beberapa bulan yang lalu, ada peristiwa menarik dalam perjalanan hidup saya. Sebagai buruh NGO yang sedang mencari project baru, saya nglamar kemana saja yang kira-kira sesuai passion dan tentu tanpa mengesampingkan perhitungan kebutuhan pokok alias salary. Di antara yang paling berkesan bagi saya adalah tawaran dari salah satu NGO lokal yang skalanya nasional. Sebut saja Mawar Foundation, NGO yang cukup terkenal di Indonesia terutama untuk isu-isu local government. 

Melewati proses interview, tes tulis dan rangkaian tes lainnya sudah menjadi hal yang lumrah bagi para Buruh NGO yang sedang mencari project baru seperti saya ini,hhee. Tapi ada satu hal yang bagi saya sangat istimewa dan nampak wah saat saya dapat panggilan dari Mawar Foundation ini. Saat itu, saya sedang berada di Yogyakarta dan undangan interview di Jakarta. Singkat cerita, saya agak keberatan jika harus ke Jakarta karena persoalan akomodasi dan transportasi. Sehingga saya tidak terlalu “ngreken” panggilan interview ini. Selang beberapa saat, saya mendapatkan telepon untuk kedua kali bahwa apakah saya bersedia datang untuk interview jika transportasi Yogyakarta-Jakarta ditanggung oleh Mawar Foundation. Tak perlu berpikir lama, saya langsung meng-iyakan, itung-itung gratisan,hhe. Awalnya pun saya menyangka bahwa transportasinya paling kalau tidak kereta ya pesawat Li*n atau transportasi low cost lainnya. Tapi ternyata lumayan, saya dapat tiket pesawat B**ik pulang-pergi plus local transport selama di Jakarta. Dalam hati saya waktu itu, baru interview saja sudah nampak lumayan fasilitas yang diberikan apalagi kalau sudah diterima. 

Oleh karenanya, saya benar-benar memohon ke Allah waktu itu agar diberikan hasil yang terbaik menurut penilaian Allah. Saya melamar untuk posisi yang berkaitan dengan urusan Ekonomi dan Pemerintahan saat itu. Proses interview berlangsung sangat lancar. Dari tatapan muka para interviewer pun saya yakin, mereka nampak tertarik untuk memperkerjakan saya. Ya meskipun agak terlalu Ge-er,hhe. 

Sampai pada satu pertanyaan penutup, salah satu interviewer yang juga kalau tidak salah sebagai Direktur Eksekutif NGO tersebut menanyakan ke saya, “Saya lihat Mas Arief ini orangnya sangat bersandar pada nilai-nilai yang diyakini, terus terang Mawar Foundation saat ini memiliki nilai memperjuangkan hak-hak kaum minoritas di Indonesia, tidak terkecuali kaum LGBT. Nah bagaimana sikap Mas Arief terkait dengan nilai ini?”

Sontak saya merasa terkejut saat itu. Denyut jantung berdetak makin tidak karuan, logika berpikir saya harus meyakinkan interviewer jika ingin mendapatkan pekerjaan ini, di sisi lain hati saya menolak tegas hal ini. Sampai akhirnya, atas ijin Allah, saya memberikan jawaban yang kurang lebih seperti ini, “Indonesia adalah negara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dan saya meyakini semua agama yang diakui oleh Pancasila, tak ada satupun yang membenarkan perbuatan LGBT ini. Saya sangat concern jika perlindungan yang dimaksud adalah berkaitan dengan hak-hak dasar atau hak politiknya. Namun jika perlindungan yang dimaksud adalah berkaitan dengan perbuatan para kaum LGBT saya dengan tegas menolak.” Setelahnya interview selesai dan saya kembali pulang ke Yogyakarta dengan maskapai yang sama. Selang beberapa minggu kemudian, saya mendapatkan email cinta bahwa dalam proses profiling, saya bukan orang yang tepat untuk menduduki posisi tersebut. Saya tidak tahu apa sebab pastinya, tapi saya memprediksi jawaban saya tentang kaum LGBT sedikit banyak berpengaruh terhadap keputusan mereka.

Cerita ini sengaja saya gambarkan di awal tulisan, tujuannya jelas memberikan gambaran betapa pesona LGBT benar-benar menggoda. Dalam beberapa tahun yang lalu Pak Jusuf Kalla pernah bilang yang kurang lebih intinya, ada triliunan rupiah uang yang akan masuk ke Indonesia dalam rangka misi terkait misi LGBT ini. Jelas ini ancaman serius bagi bangsa ini, karena mereka bergerak dengan sangat profesional dan rapih. Struktur dan polanya, bisa saya simpulkan nyaris sempurna. 

Sebagai rakyat yang telah beberapa tahun mendedikasikan diri sebagai buruh NGO, sedikit banyak saya tahu bagaimana cara kerja para agen NGO ini. Filtrasinya lembut sekali, sangat terorganisir dan visioner. Sebagai contoh, kita pasti sudah tidak asing dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang beberapa waktu lalu telah disahkan. Untuk mengawal UU ini begitu banyak aktivis-aktivis NGO yang melakukan advokasi dalam waktu yang tidak sebentar untuk meng-goal-kan UU ini. Jelas proses yang tidak mudah untuk meyakinkan stakeholders yang ada di eksekutif maupun legislatif. Yang jelas UU ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan demokrasi di negara ini. Kurang lebih seperti itu cara kerja para agen NGO seperti saya. Inisiasi kebijakan, advokasi kebijakan, pendampingan, sosialisasi sampai pada akhirnya menginstitusionalisasikan kebijakan yang menjadi target berdasarkan logical framework yang telah ditentukan. Target akhirnya bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau lembaga yang concern terhadap isu-isu yang dimaksud.

Dilema bagi para buruh NGO seperti saya ini adalah berhadapan dengan project yang tidak ada baiknya sama sekali, malah cenderung banyak mudharatnya bagi kelangsungan bangsa ini. Mereka membawa uang yang sangat besar, saya tidak tahu pastinya, tapi pengalaman saya di awal cerita cukup menggambarkan betapa NGO yang concern dengan kaum LGBT siap membiayai para buruh atau aktivis NGO dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Tak munafik, siapapun buruh NGO di negara ini pasti mempertimbangkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Namun saat dihadapkan dengan project yang secara langsung menghancurkan tatanan nilai-nilai agama, tentu kita harus bersikap tegas. 

Saya tidak hendak membahas LGBT itu apa, tolak ukur bagi saya sudah sangat jelas. Agama yang saya yakini (Islam) mengharamkan perbuatan ini. Pun demikian agama-agama murni yang diatur oleh Pancasila di negara ini, tak ada satupun yang menghalalkan perbuatan LGBT ini. Jika hewan saja tidak pernah kawin dengan sesama jenisnya, apalagi manusia yang diberi akal. Jika ada yang berani melakukannya, berarti aktivitas mereka lebih buruk dari apa yang dilakukan hewan. 

Ancaman terbesarnya bukan dalam waktu 5 atau 10 tahun lagi. Melainkan kurang lebih 50 tahunan lagi. Mereka telah menanamkan embrionya di negara ini. Mereka akan terus bergerak secara konsisten, mendekati dan mengadvokasi para pemangku kebijakan, menyampaikan kepentingan secara perlahan, membuat kelompok kepentingan dan pada saatnya jika fondasi mereka sudah kuat, mereka akan bertarung di level legislatif, naudzubillah, semoga peristiwa itu tidak pernah terjadi di negara ini. Apa jadinya keturunan-keturunan kita jika negara melegalkan perkawinan sesama jenis, naudzubillah. Ayo Broh, Sist, kita rapatkan barisan. Memilih dan memilah mana project yang baik untuk negara ini. Bukan sekedar ambil project asal ada uang besarnya. Teruntuk sahabatku yang juga berkecimpung sebagai buruh NGO, tolong jangan pernah mengatasnamakan HAM untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Ini Indonesia, negara yang dalam pembukaan UUD 1945 mengatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah rahmat dari Allah SWT. Lantas apakah kita mau mengorbankan rahmat Allah SWT demi membela para kaum LGBT?


Minggu, 03 Desember 2017

UN Berbasis Minat dan Bakat, Kenapa Tidak?

Polemik tentang Ujian Nasional (UN) sepertinya masih menjadi persoalan yang belum bisa terselesaikan. Diskusi tentang masihkah perlu UN menjadi standar evaluasi pendidikan dan penentuan kelulusan siswa nampak tetap menggeliat hingga saat ini. Padahal Mahkamah Agung (MA) pada 14 September 2009 telah mengeluarkan keputusan yang inkrah terkait dengan penghapusan UN ini. MA menyatakan pemerintah dianggap telah menjadi penyebab gangguan psikologis dan mental sebagai dampak adanya UN selama ini.
                                        
Gambar diambil dari http://edukasi.rakyatku.com/read/
28417/2016/11/18/wacana-
penghapusan-ujian-nasional-kembali-mengemuka
Lantas apakah persoalannya ada pada UN atau justru sistem pendidikan secara keseluruhan yang belum mampu memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945? Beberapa waktu yang lalu kita disuguhkan video viral tentang presentasi seorang pengacara di depan hakim, kritikan pedas tentang sistem pendidikan dalam video tersebut adalah jangan paksa “ikan untuk belajar memanjat pohon.” Pernyataan pengacara tersebut sangat relevan dengan kondisi riil pendidikan di Indonesia. Penentuan lulus tidaknya anak bangsa ditentukan oleh UN yang sangat mungkin tidak berhubungan dengan bakat dan minat anak bangsa. Tentu sangat tidak adil jika atas nama kualitas pendidikan, anak bangsa diposisikan layaknya ikan belajar memanjat pohon.
                                       
Pendidikan seharusnya mampu mengoptimalkan potensi setiap anak bangsa, bukan justru sebaliknya. Memberikan label tidak lulus UN untuk anak didik yang sangat piawai memainkan gitar karena tidak mampu memenuhi standar mata pelajaran Matematika bukanlah hal yang bijak untuk dilakukan. Atau mungkin melabeli anak didik yang sangat tangkas pada saat bermain bola tidak lulus UN karena nilai Bahasa Inggrisnya tidak memenuhi standar juga bukan hal yang elok untuk dilakukan. Sudah saatnya pendidikan di Negara ini mampu mengoptimalkan potensi anak bangsa dan memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk menentukan masa depannya.

Menetapkan standar nilai adalah suatu keniscayaan jika bangsa ini ingin terus bersaing dengan Negara lain. Persoalan mendasarnya, standar nilai yang dibuat pada UN belum mampu menjawab kebutuhan dan potensi setiap anak bangsa. UN seharusnya menjadi ajang pembuktian bakat yang dimiliki oleh setiap anak bangsa. Sedangkan pendidikan menjadi alat untuk mengoptimalkan kompetensi yang dimilikinya. Perpaduan ini akan menciptakan pendidikan yang lebih humanis dan tidak diskriminatif. Lantas bagaimana cara mengimplementasikannya?

Pertama adalah menetapkan standar kelulusan bagi setiap bakat yang dimiliki oleh anak bangsa. Artinya, Pemerintah harus mampu memetakan potensi anak bangsa berdasarkan mata pelajaran yang diujikan. Misalnya, bagi seorang anak yang memiliki bakat dan minat pada dunia sastra, standar kelulusannya harus mampu membuat karya berupa Novel, Kumpulan Puisi atau yang lainnya.

Kedua, berikan kesempatan anak bangsa untuk memilih standar kelulusan UN sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Misalnya, anak didik yang memiliki minat pada mata pelajaran IPA dengan fokus rekayasa benih, biarkan dia memilih standar kelulusan UN IPA dengan standar kelulusan berkaitan dengan rekayasa benih yang dibuat oleh Pemerintah. Sehingga siswa bisa fokus pada minat dan bakat yang dimilikinya tanpa harus berpikir untuk menguasai IPS, Bahasa Inggris atau Matematika. 

Kedua cara ini sangat mungkin dilakukan jika para pemangku kebijakan di sektor pendidikan benar-benar ingin memperbaiki kualitas pendidikan bangsa ini. Biarkan anak bangsa berkarya sesuai dengan minat dan bakatnya. Tugas Pemerintah adalah membuat standar kelulusan UN yang sesuai dengan bakat dan minat anak bangsa serta bagaimana mengoptimalkan potensinya.

Selasa, 15 Agustus 2017

Belajar dari “Ketidakbisingan” Yogyakarta

Entah sudah berapa juta orang yang menuliskan kekagumannya terhadap Yogyakarta. Yang jelas daerah ini memang benar-benar istimewa, setidaknya itu yang saya rasakan setelah beberapa bulan berada di sini. 

Gambar diambil dari : https://www.bakpiamutiarajogja.com/
category/aktifitas-bakpia-mutiara/
Sebagai seorang perantau saya merasa tergelitik untuk mencoba membandingkan kota ini dengan beberapa kota yang pernah saya tinggali. Tentu bukan dalam rangka menyudutkan atau mengugulkan satu daerah dengan daerah lain, karena saya selalu yakin setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Membandingkan capaian menurut saya akan membuat kita lebih obyektif dalam menilai prestasi yang telah kita capai. Weleh ngomong opo to aku iki 😅😅😅

Ada beberapa hal yang menurut saya menjadi capaian luar biasa dari Yogyakarta, setidaknya untuk aspek-aspek yang saya merasakan dengan betul bagaimana prosesnya sekaligus melihat hasilnya sehingga ada keberanian untuk memberikan pendapat, ya meskipun tetap sangat subyektif,hhe berikut diantaranya :
a. Pelayanan Publik
b. Pendidikan
c. Sistem Layanan Aduan untuk Publik

Baik mari kita lihat bersama, aspek yang pertama persoalan pelayanan publik. Di Kota Yogyakarta, ada begitu banyak inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah tentang proses pembuatan akte. Saya merasakan betul perbedaan pengurusan dokumen  kependudukan termasuk membandingkannya dengan beberapa daerah dulu saya bertugas plus daerah dimana saya dilahirkan, perbedaannya (maaf) jauuhhhhh. Secara publikasi mungkin sudah sama, tidak ada pungutan, dalam sekian hari selesai, dsbagainya. Hanya saja persoalan implementasi menjadi pembedanya. Seringkali di beberapa daerah distorsi dari apa yang telah dipublikasikan sangat jauh sehingga tak jarang kesimpulan masyarakat selalu berujung pada “ra ono bedone karo sedurunge.” Tapi Yogyakarta tidak demikian, dari level terendah sampai dengan akte saya terima, nyaris tidak ada sesuatu yang membuat saya merasa jengkel dengan pelayanan yang diberikan. Tak salah jika Kota Yogyakarta meraih predikat sebagai Kota dengan Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia menurut Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Sektor pendidikan. Sudah tidak diragukan lagi kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta, setiap tahun selalu menempati posisi papan atas jika berhubungan dengan penghargaan terkait persoalan pendidikan. Pemberlakuan jam belajar, peran serta masyarakat dalam urusan sekolah, subsidi transportasi untuk pelajar, ppdb online, fraud yang minim adalah beberapa contoh hal nyata yang dilakukan dalam rangka meningkatkan sektor ini. Ah itu juga sama dengan daerah lain, lantas apa bedanya? Implementasinya Mas dan Mbak :D. Kalau kita melihat dari berita di media tentu tidak akan jauh berbeda, tapi saat kita mencoba mengulitinya, kita akan tahu seberapa jauh distorsinya. Jika daerah lain sebut saja distorsinya 5 dari 10 poin yang diharapkan, di Yogyakarta distorsinya 2 atau 3 dari 10 poin yang diharapkan. Terlalu normatif saya nulisnya? soalnya hal ini sensitif Mas dan Mbak,hhe. 

Sistem Layanan Aduan Publik pun menurut saya implementasinya juga menakjubkan. Beberapa daerah mungkin baru sekedar ide atau gembar-gembor telah mengembangkan sistem layanan aduan publik ini. Bagaimana Kota Yogyakarta? Mereka telah konsisten menerapkan dan melayani persoalan ini. Sebut saja UPIK, kalau gak salah kepanjangannya Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (kalau salah maaf ya, males googling,hhe). Layanan ini bukan hanya untuk orang Yogyakarta tapi untuk siapapun yang ingin mendapatkan informasi terkait Yogyakarta dan merasa ada keluhan terkait keadaan Yogyakarta. Dan yang saya salut, mereka benar-benar serius memberikan layanan ini. Kalau tidak percaya coba saja, misal tanyakan SOP buat SIUP atau misal melaporkan keluhan harga makanan di tempat wisata, mereka akan menjawab dengan sangat detail.

Sebenarnya masih buannyaakkkk lagi inovasi yang bisa jadi role model bagi daerah lain. Tapi paling tidak saya butuh waktu 5 tahun untuk benar-benar bisa merasakan semuanya sehingga berani memberikan pandangan subyektif saya,hhee. 
Gambar diambil dari : http://www.cahyogya.com/2015/02/
gambar-logo-tagline-baru-yogyakarta-jogja-istimewa.html

Poin yang wajib ditiru oleh semua daerah di Indonesia adalah Kota Yogyakarta sama sekali tidak BISING. Selain capaian di atas, mereka juga punya penataan taman di sepanjang sungai, taman kota yang keren, taman baca yang kece, fasilitas penunjang kaum difabel, transjogja yang tak kalah dengan daerah lain, e-government yang mantap, dan berbagai prestasi lain. Tapi Kota Yogyakarta sepertinya, benar-benar paham bagaimana filosofi melayani. Tak perlu sibuk gembar-gembor di media untuk sebuah capaian yang sebenarnya belum tentu implementasinya baik, apalagi hanya sekedar agar dikenal publik dan dinilai baik, kemudian ujug-ujug maju ke level konstelasi politik yang lebih tinggi. Buanyyyakkk sekali saat ini kepala daerah yang memiliki inovasi (yang belum tentu teruji implementasinya) berani klaim ke media sebagai suatu keberhasilan. Tidak salah memang, tapi saat fokusnya adalah “menghebohkan” inovasi atau program unggulan biasanya justru lupa bagaimana implementasinya. Lupa bahwa ASN di bawahnya tidak paham apa yang dimaksud oleh pimpinan tertingginya. Jadi teruntuk daerah-daerah di Indonesia yang lain, benar-benar belajarlah dari Yogykarta. Kota ini tentu masih buannyaakk kekurangan, tapi setidaknya kota ini telah mampu sedikit harapan masyarakat terkait kota yang diimpikannya. Belajarlah dari KETIDAKBISINGANNYA dalam melayani masyarakat. Tak perlalu selalu heboh untuk dinilai publik. 








Kamis, 13 April 2017

Mungkin ini Penyebab Korupsi tak Pernah Mati di Negara ini. (Bagian 1)

Kawan kalau berkenan mohon menjawab pertanyaan saya dalam tulisan ini nggeh. Ini bukan soal CPNS atau rekrutmen BUMN, pertanyaan ini hanya sekedar ungkapan hati dari buruh NGO seperti saya yang ingin berbagi "kenyataan." hhee

SATU
Jika anda akan menjadi kepala sekolah kemudian sebelum pengumuman anda ditelpon oleh oknum dan diminta membayar sekian puluh atau ratus juta, apa yang akan anda lakukan? 
a. Membayar sesuai keinginan oknum
b. Nego harga sesuai dengan kemampuan keuangan anda
c. Menolak dengan tegas karena hal ini merupakan praktik KKN

Tidak sulit kan untuk menjawabnya? Iya saya yakin pada soal ini kawan semua pasti menjawab opsi "c." Dan saya yakin mayoritas orang Indonesia akan dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Kemampuan menjawan soal yang tidak usah diragukan lagi. Sayangnya, pertanyaan ini tidak mudah dijawab dalam kondisi nyata. Banyak oknum Kepala Sekolah di negara ini yang lahir dari "rahim" transaksi seperti di opsi a atau b. Datanya mana? Kalau memang mau benar mengurusi persoalan ini, ayo saya temani, data kita buktikan di lapangan. Pembahasannya lanjut nanti ya, ayo kita lanjut ke pertanyaan kedua.

DUA
Jika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cair, apa yang akan anda prioritaskan? 
a. Iuran atas perintah atasan untuk kepentingan kekuasaan
b. Memotong sekian persen untuk kepentingan pribadi
c. Membelanjakan sesuai dengan komponen BOS

Pertanyaan inipun saya yakin, mayoritas penduduk di negara ini akan dengan mudah menjawab opsi "c." Pembahasannya nanti saja, ayo kita lanjut ke pertanyaan ketiga.

TIGA
Jika anda dipromosikan untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan namun harus membayar sekian ratus juta sebagai mahar, apa yang akan anda lakukan? 
a. Membayar sesuai permintaan
b. Nego sesuai kemampuan
c. Menolak dengan tegas karena ini bagian dari praktik KKN

Untuk kesekian kalinya, kalau ada pertanyaan model begini di UN, saya yakin semua peserta didik akan menjawab jawaban terakhir. Namun kenapa pertanyaan semacam ini tidak mudah dijawab saat kita mengalaminya.

Ahh basi kamu rief, praktik beginian sudah ada dari dulu. Bukan rahasia umum, yang penting kalau udah seperti ini sama-sama ngerti, sama-sama aman.

Saya mahfum dengan cara berpikir mayoritas orang seperti ini. Meski saya sama sekali tidak membenarkan. Praktik sederhana yang saya ilustrasikan dalam pertanyaan di atas bukan sesuatu hal yang baru, bahkan mungkin menjadi sesuatu yang umum di negara ini. Lantas apa hubungannya dengan persoalan korupsi yang tidak pernah mati di negara ini?

Gambar diambil dari : http://assets-a2.kompasiana.com
/items/album/2016/05/20/korupsi-merusak-generasi-
indonesia-573eb0df3a7b6153056adcec.jpg?t=o&v=760
Baik, mari kita berbicara agak filosofis. Pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, boleh dikatakan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan negara ini. Pendapat subyektif saya, pendidikan adalah suatu hal yang suci, tempat manusia menuntut ilmu. Sesuatu yang dalam agama yang saya yakini, dinilai sebagai sebuah ibadah yang pahalanya sama dengan orang yang berjihad.

Apa jadinya jika sesuatu yang suci dicampuradukkan dengan praktik menjijikkan bernama "korupsi?" Kepala Dinas atau Kepala Sekolahnya lahir dari rahim transaksi. Belum lagi penyalahgunaan dana BOS. Saya yakin 99,9% akan ada distorsi dari tujuan utama pendidikan sebagai sesuatu yang sebenarnya sangat sakral dan suci.

Praktik di lapangan sangat menyedihkan boy/sist, saya tidak hendak menyerah dengan kenyataan. Saya tetap melakukan sesuatu, sesuai kapasitas yang saya mampu. Dan menulis seperti ini adalah satu ikhtiar saya. Berharap masih ada penguasa yang baik, yang peduli dengan hal-hal seperti ini. Jika pendidikan sebagai solusi jangka panjang untuk memperbaiki negara ini terkotori oleh tangan-tangan "busuk" para koruptor, akan jadi apa anak-anak bangsa di negara ini.

Oh ya tulisan ini umum ya, bukan untuk menyudutkan salah satu negara ninja. Saya juga yakin masih ada pelaku pendidikan yang benar-benar tulus mengabdi untuk kemajuan pendidikan di negara ini, Kepala Dinas dan Kepala Sekolah yang lahir dari rahim prestasi bukan transaksi. Hanya jumlah mereka minoritas, warna mereka tak mampu mendominasi "hitamnya" keadaan di dunia pendidikan ini. Mereka melakukan sebaik yang mereka mampu dan itu yang meyakinkan saya bahwa masih ada harapan korupsi akan punah di negara ini.


Bersambung.

Rendahnya PENYERAPAN bukan PENGHEMATAN

Kangmas dan Diajeng, mohon ijin share sedikit pengetahuan yg ditunjang dengan pengalaman saya terkait pemahaman penyerapan anggaran di suatu daerah. Menjadi buruh NGo sejak tahun 2012 membuat saya sedikit memahami fenomena ini.

Dahulu, saya seringkali reaksioner melihat kenyataan bahwa salah satu indikator berhasil tidaknya suatu daerah (lebih tepatnya K/L/D/I) adalah terkait kemampuan mereka dalam menyerap anggaran. Logika awam saya waktu itu, kalau memang sisa ya jangan dihabisin kan negara bisa hemat. Aneh sepertinya kalau indikator keberhasilan didasarkan pada kemampuan membelanjakan uang negara. Maka jangan heran dulu, sebelum para oknum ASN yang merangkap profesi sebagai koruptor bebas melaksanakan aksinya, diakhir tahun proyek menumpuk. Gak tahu gimana caranya yang terpenting uang negara habis. Itulah salah satu alasan kenapa saya begitu reaksioner dengan pendekatan ini, karena memaksa orang secara tidak langsung untuk berperilaku korup.

Semakin ke sini saya semakin paham, kesalahan utamanya sebenarnya bukan pada PENYERAPANNYA tapi pada PERENCANAANNYA. Logika sederhananya seperti ini, munculnya plafon anggaran di daerah itu melalui proses yang sebenarnya sangat panjang. Diawali dari musrenbang dari berbagai tingkat yang dimotori oleh Bappeda, sampai kemudian menjadi KUA PPAS dan pada akhir disahkan sebagai APBD. Prosesnya panjang banget pokoknya. Konsepnya bottom up dalam penyusunan perencanaan ini. Ideal sekali.

Gambar diambil dari : https://cdn.sindonews.net/dyn/620/
content/2017/01/06/33/1168707/postur-apbn-2017-
susunan-menkeu-sri-mulyani-dipuji-bei-8D6-thumb.jpg
Namun praktiknya, pejabat yang seharusnya berperan dalam penyusunan perencanaan ini seringkali melimpahkan ke staf yang kadang kemampuan menajerialnya sangat lemah. Bahkan tidak jarang mengerjakannya secara asal. Sama sekali tidak mengindahkan analisis dampak dan manfaat. Bayangkan perencanaan kegiatan untuk satu tahun, kadang dikerjakan hanya dalam waktu 2 jam, itupun karena sudah "diuprak-uprak" Bappeda. Jadi bisa dibayangkan bagaimana hasil perencanaan tersebut. Solusi  e-planning juga tidak serta merta memperbaiki hal ini.

Uang negara yang jumlahnya ribuan triliun rupiah itu
sebenarnya motor utama pergerakan ekonomi di negara ini. Jadi secara langsung maupun tidak langsung kalau ada daerah yang penyerapannya tidak optimal, berarti perputaran ekonomi daerah tersebut juga akan tidak optimal. Pekerja formal dan nonformal dari implikasi hasil penyerapan uang negara tersebut juga akan sangat berpengaruh. Idealnya perencanaannya bagus (berdasar pada analisis berbagai hal) dan implementasinya (berarti penyerapannya) juga bagus.

Lebih baik tidak diserap daripada dikorupsi? Dalam hal ini bukan pilihan yang bijak menurut saya. Potensi korupsi sangat bisa diminimalisir kalau memang secara prosedur tidak ada yang salah. Banyak daerah di negara ini yang mampu menyerap optimal dengan potensi korupsi yang minimal. Intinya rendahnya PENYERAPAN anggaran itu bukan PENGHEMATAN tapi ketidakmampuan menyusun PERENCANAAN yang baik. Jadi sebagai rakyat kita harus mulai terlibat aktif dalam hal ini, entah dalam proses perencanaannya atau implementasinya. Jadi kalau ada pejabat yang bilang ke masyarakat bahwa rendahnya penyerapan itu adalah penghematan menurut saya sama sekali tidak benar.

Karena saya juga bukan ASN mohon maaf jika ada yang salah, dan dengan senang hati kalau ada yang berkenan mengoreksi. Selamat berlibur.

Andaikan Cina itu Xiaomi dan Amerika itu Apple

Beberapa hari yang lalu, saya share berita yang saya anggap berita positif tentang keberanian pemerintah terkait IUPK Freeport. Respon teman-teman yang komen menarik, setidaknya ada tiga macam komen yang dapat saya simpulkan. Pertama mendukung kebijakan tersebut, kedua mencaci dan berpikir akan pindah ke tangan Cina, serta yang ketiga tidak mendukung dan mencaci tapi berharap Indonesia bisa mengelola tambang tersebut secara mandiri.

Setiap ada yang komen intinya lari ke Cina, saya selalu bertanya mana yang lebih baik untuk Indonesia, Cina atau Amerika? Dan sayangnya tidak ada yang mau menjawab. Saya paham arahnya, hanya memang tidak bisa dinafikkan bahwa kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini hanya tinggal dua, Cina dan Amerika.
Gambar diambil dari :
https://blogs-images.forbes.com/ewanspence/f
iles/2015/02/iphone6_xiaomimi4_02.jpg?width=960

Saya coba berandai-andai berbicara tentang kebijakan Cina dan Amerika dengan membandingkan dengan cara bisnis kedua merk hp ternama di dua negara tersebut. Alhamdulillah saya menggunakan salah satu produk dari kedua brand ternama tersebut, apple dan xiaomi. Analisanya sederhana, pertama didasarkan pada kualitas dan kedua didasarkan pada harga.

Hasilnya, secara kualitas kedua produk dari brand ini menurut pendapat saya sama baiknya. Terutama berkaitan dengan produk gadgetnya. Spek dan ketahanan barang saya pikir 11-12 lah. Bagaimana dengan harga? Ini yang bikin agak nyesek. Produk apple selalu dihargai sangat mahal meski ongkos produksinya tidak jauh berbeda dengan produk pesaingnya. Hanya saat di pasaran harga produk apple selalu jauh lebih mahal, jika dibandingkan dengan xiaomi misalnya, bisa sampai 2 kali lipat selisih harganya, bahkan lebih.

Jadi kesimpulannya kalau menurut saya Amerika lebih "tega" jika dibandingkan dengan Cina. Analisis ini hanya "ngawur" ya, tidak berdasarkan kajian yang ilmiah jadi jangan terlalu serius. Saya berharap Indonesia bisa mengelola secara mandiri potensi alam di negara ini. Hanya ingin menegaskan bahwa Amerika maupun Cina adalah dua negara kuat secara ekonomi saat ini, jangan membedakan. Keduanya sama-sama berpotensi baik dan negatif. Pengaruh ideologi, persaingan ekonomi, gempuran tenaga kerja asing, keduanya sama-sama memiliki potensi. Jadi mari kita menyatukan tangan, buang kebencian, dan maju bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

Kontemplasi, efek 4 hari belajar Matematika 
24 Feb 2017, Stasiun Cikampek.

Pelayanan (Oknum) ASN vs Pegawai Bank

Mencoba membandingkan. Jika kita coba cermati lebih detail lagi, salah satu Bank BUMN, Bank BRI sebelum tahun 2000-an hanya dianggap sebagai bank "kampung" yang standar pelayanannya jauh dari kata profesional. Namun setelah era reformasi, Bank BRI bertransformasi menjadi Bank yang sangat ramah dan profesional pelayanannya. 

Pengalaman saya bekerja di Bank Mandiri juga demikian, setiap karyawan seperti benar-benar paham jika semua perbuatan fraud adalah hina, keji dan sangat tidak pantas untuk dilakukan. Hampir semua rekan saya, saat di CBC Mandiri, menolak saat diberikan "upeti" bahkan sampai dilarang menerima kue sekalipun dari nasabah. Entah doktrin apa yang diberikan, tapi mereka benar-benar paham bahwa fraud benar-benar tidak boleh dilakukan.

Karena kesejahteraan kah? Saya pikir tidak juga, gaji pegawai bank dari level clerk sampai officer sebenarnya tidak besar-besar amat. Saya coba bandingkan dengan gaji PNS. Standar gaji PNS plus tunjangan-tunjangan lainnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pegawai bank. Beban tugasnya? Sesama urusan administrasi misalnya, perbankan jauh lebih berat dibanding administrasi di Pemda atau Dinas. Tapi kenapa pelayanannya jauh berbeda?

Seringkali tiap saya berhubungan dengan staf ASN yang mengurusi persoalan administrasi bilangnya, "mas jangan lupa saya ya, uang rokok ya, transport ya, konsumsi ya" dan lain sebagainya. Celakanya mereka sama sekali tidak merasa bersalah meminta seperti itu. Justru kita dianggap mahluk asing jika tidak menurutinya. Sangat berbeda dengan pegawai perbankan.

Pertanyaan selanjutnya, kenapa Pegawai Bank bisa memberikan pelayanan optimal tapi ASN justru sulit sekali melakukannya? Apa sebaiknya status ASN dirubah saja seperti pegawai BUMN lainnya? Kalau orientasinya untuk melayani masyarakat saya pikir itu bukan pilihan yang buruk. ASN bisa dipecat kapan saja jika kinerjanya tidak memenuhi standar key performance indicators yang telah ditentukan. Daripada hanya membebani APBN atau APBD saja. Jadi ke depan ASN akan terus produktif dan berorientasi pada pelayanan ke masyarakat. 

Usulan ngawur jangan terlalu dianggap serius, Cirebon-Indramayu, 1/3/2017 😁😀😃